Anggota tim hukum DPP PDIP Maqdir Ismail, mempersoalkan
surat perintah penyelidikan atau sprinlidik operasi
tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK)
komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Tim hukum PDIP menyebut, sprinlidik OTT Komisioner
KPU Wahyu Setiawan yang juga menyeret nama kader
PDIP Harun Masiku, ditandatangani pada 20 Desember
2019 atau pada saat peralihan masa jabatan
pimpinan KPK lama dengan yang baru.

KPK telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu ditetapkan
sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan
suap penetapan anggota DPR terplih 2019-2020.

Tak hanya Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan
3 tersangka lainnya dalam kasus tersebut.
Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani
Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun
Masiku, dan Saeful pihak swasta.

 

(sumber.Liputan 6 )

Share this article