Jakarta - Pemerintah telah memutuskan penindakan ponsel BM via pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity)
akan menggunkan skema whitelist. Adapun aturan ini akan berlaku mulai 18 April 2020.

"Pemerintah berkomitmen melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat yang tersambung melalui jaringan seluler
melalui pengendalian IMEI. Terhitung mulai 18 April 2020 dengan skema whitelist," kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika (SDPPI) Kemeterian Komunikasi dan Informatika

"Dalam skema whitelist, yang terdaftar dalam whitelist saja yang akan mendapat layanan telekomunikasi seluler. Istilahnya
normally off dari layanan seluler," tutur Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo,
Mochamad Hadiyana, saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dengan penerapan skema ini, pemerintah mengingatkan masyarakat yang ingin membeli smartphone dan tablet
disarankan melalukan pengecekan IMEI melalui situs web Kemenperin.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa regulasi ini berlaku ke depan. Artinya, masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah
aktif meski tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah.

"Perangkat yang sudah aktif berlaku sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak
seluler sampai perangkat tersebut tidak digunakan lagi atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual,
" kata Ismail.

Sumber Liputan6.com

Share this article