Article content

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya target besar di tahun 2025 semua masyarakat Indonesia sudah punya sertifikat tanah. Dia percaya diri target ini bisa dikejar dengan mudah, pasalnya dari total kebutuhan 126 juta bidang lahan yang butuh sertifikat, saat ini sudah terpenuhi sebesar 101 juta serifikat. Meskipun di 2025 dirinya sudah tidak jadi presiden, menurutnya target besarnya ini harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya yang berhasil memenangi Pemilu 2024 ini. "Perkiraan saya kemarin kalau nggak ada COVID-19 itu pun rampung sudah sekarang. Tapi ada COVID jadi mundur, tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh tanah air, ya biar nanti yang selesaikan biar presiden baru. Ini kurang sitik, kurang dikit," beber Jokowi dalam pembagian Sertifikat Tanah di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024) Jokowi bercerita di tahun 2015 saat dirinya baru menjadi presiden, seringkali dia menemukan masalah sengketa lahan di banyak daerah. Menurutnya hal ini terjadi karena minimnya masyarakat yang punya sertifikat tanah. Di tahun 2015 yang lalu, menurutnya dari total 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta yang bersertifikat, 80 jutanya belum ada sertifikat. Ini lah yang menjadi biang kerok banyak sengketa lahan di daerah. "Dulu 2015 saya kalau ke desa ke daerah ke kampung selalu orang berkeluh kesah masalah sengketa lahan dan tanah, konflik lahan dan tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Ada tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, masyarakat dengan pemerintah, dengan swasta banyak sekali," papar Jokowi. Melihat masalah ini, Jokowi pun langsung meminta laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal penerbitan sertifikat tanah. Menurutnya dari hasil laporan BPN saat itu, penerbitan sertifikat sangat lamban, setahun saja cuma 500 ribu. Menurut perhitungannya kalau cara kerja yang lama itu dilanjutkan bisa-bisa semua orang Indonesia baru punya sertifikat tanah 160 tahun lagi dari tahun 2015. "Saya cek ke BPN setahun berapa keluarkan sertifikat? 500 ribu serifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Mau begitu terus? Nggak kan," kata Jokowi. Maka dari itu sejak 2015 dia memberikan titah khusus kepada Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat. Salah satunya dengan merilis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sumber : detik.com